KULONPROGO-DINKOPUKM. Masa pandemi covid 19 sampai saat ini belum mereda, bahkan menunjukkan trend penambahan yang cukup tinggi masyarakat terpapar. Sehingga rangkaian peringatan Hari Koperasi Ke 74 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, dibawah kepemimpinan Dra. Sri Harmintarti, MM, dengan sederhana. Rangkaian kegiatan sebagian besar dikemas melalui webinar.

Terkait dengan kegiatan tersebut pada Jumat (23/7/2021) bertempat di Ruang Rapat Dinas Koperasi Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan webinar tentang Implementasi PermenkopUKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ir. Ambar Utami Renaningsih, MMA (Kabid Kelembagaan dan Pengawasan), sebagai Moderator: Nurhadi Rahmanto, SE (PPKL), dan sebagai narasumber: Sutrisno Purwoto, S.IP (Kasi Pengawasan). Webinar tersebut diikuti oleh gerakan Koperasi di Kabupaten Kulon Progo.

Ir. Ambar Utami Renaningsih, MMA dalam sambutannya menyampaikan melalui kegiatan tersebut diharapkan para Pengurus, Pengawas, dan seluruh anggota Koperasi bisa mengetahui secara jelas bagaimana mengelola Koperasi, sehingga ketika dilaksanakan pemeriksaan oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo tidak banyak ditemukan permasalahan, atau bahkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disampaikan oleh Sutrisno Purwoto, S.IP bahwa dengan berlakukanya PermenkopUKM Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, maka PermenkopUKM Nomor 17 tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi, dicabut atau sudah tidak berlaku.

Kebanyakan temuan internal pada Koperasi antara lain seperti masalah kelembagaan dengan tidak validnya tentang data anggota, belum adanya izin usaha, izin buka kantor cabang, Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan juga belum adanya Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), maupun belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang kebijakan Koperasi. Demikian juga adanya Koperasi Simpan Pinjam yang masih melayani bukan anggota atau calon anggota dengan sebutan nasabah, sehingga memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.

Ditemukan juga, laporan yang dibuat oleh sebagian Koperasi belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masih ada juga sebagian Koperasi yang belum menyampaikan laporan Tutup Buku kepada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, dan berbagai temuan lainnya yang harus ditindak lanjuti oleh Koperasi.

Namun juga perlu diketahui bahwa untuk melaksanakan pengawasan Koperasi membutuhkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan berkualitas, jumlahnya juga diharapkan bisa memadai, sehingga pengawasan Koperasi bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan semua pihak. Sedangkan petugas pengawasan Koperasi di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo masih terbatas. Selain terbatas, masih sering terjadi mutasi dan promosi untuk PNS yang menangani pengawasan Koperasi tersebut.

Pada PermenkopUKM Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi diatur bahwa PNS yang belum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, boleh melaksanakan pengawasan Koperasi hanya selama 5 (lima) tahun semenjak peraturan tersebut diundangkan. Selanjutnya untuk pelaksanaan Pengawasan Koperasi harus dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi.

Diharapkan Pengurus, Pengawas, Anggota dan Pengelola Koperasi agar bisa melaksanakan pengelolaan Koperasi sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga ketika ada pemeriksaan tidak ditemukan permasalahan yang banyak. Dengan dilaksanakannya pengawasan Koperasi, kedepan gerakan Koperasi, khususnya di Kabupaten Kulon Progo, bisa menjadi Koperasi yang sehat, kuat, mandiri, akuntabel, dan mampu memberikan kemanfaatan yang lebih besar baik bagi anggotanya maupun masyarakat pada umumnya.